Peranserta masyarakat dalam budaya politik partisipan dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan berikut : Kemampuan berpartisipasi Ø aktif dalam kehidupan politik dengan menggunakan hak poltitk dalam pemilu. Budayapolitik partisipan merupakan tipe budaya politik yang ideal. Dalam budaya politik partisipan individu atau masyarakat telah memiliki perhatian, kesadaran, minat serta peran politik yang sangat luas. Budayapolitik adalah suatu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai- nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola kecenderungan kecenderungan khusus serta pola- pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok kelompok dalam masyarakat Pengertian Budaya Politik Menurut Rusadi Kantaprawira Peranserta dalam budaya politik partisipan, tidak dapat muncul secara instan tetapi melalui proses yang panjang melalui sosialisasi sejak kanak-kanak, sampai dewasa bahkan sampai tua di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. PeranSerta Budaya Politik Partisipan Partai politik merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi melalui sistem politik yang telah disepakati bersama. Aktivitas ini meliputi kegiatan membentuk partai politik, bergabung dengan partai, serta melakukan kampanye partai politik. Apa cuma itu peran serta masyarakat dalam budaya politik lqCa. Berikut ini akan dibahas tentang budaya politik partisipatif, budaya politik partisipan, budaya politik, pengertian budaya politik partisipatif, peran serta budaya politik partisipan, contoh perilaku budaya politik partisipan, penerapan budaya politik partisipan, contoh budaya politik partisipan. Pengertian Budaya Politik Partisipatif Partisipasi berarti ikut serta dalam suatu usaha bersama dengan orang lain untuk kepentingan bersama. Budaya politik partisipatif adalah salah satu jenis budaya politik bangsa. Budaya politik partisipatif sebangun atau selaras dengan sistem politik demokrasi. Ciri-ciri warga yang berbudaya politik partisipatif, antara lain adalah sebagai berikut. Warga memiliki kesadaran untuk taat pada peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan tanpa perasaan tertekan; Warga menyadari adanya kewenangan atau kekuasaan pemerintah; Warga memiliki kesadaran akan peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya selaku warga negara; Warga memiliki pengetahuan dan kepekaan yang cukup terhadap masalah atau isu-isu mengenai kehidupan politik negaranya; dan Warga mampu dan berani memberi masukan, gagasan, tuntutan, kritik terhadap pemerintah. Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertan warga dalam politik atau politik memengaruhi hidupnya. Ciri-ciri politik partisipatif adalah sebagai berikut. Kegiatan itu diarahkan untuk memengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana putusan politik. Kegiatan yang berhasil efektif ataupun yang gagal memengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. Kegiatan itu merupakan kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku batiniah berupa sikap dan orientasi. Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan baik melalui prosedur wajar konvensional dan tidak berupa kekerasan nonviolence seperti mengajukan petisi, mengikuti prosedur yang wajar dan tidak berupa kekerasan, seperti demonstrasi, mogok, serangan bersenjata. Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Kegiatan langsung berarti individu memengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan kegiatan tidak langsung berarti individu memengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap mampu meyakinkan pemerintah. Partisipasi yang baik adalah partisipasi yang mendukung suksesnya usaha bersama. Kualifikasi partisipasi mendukung suksesnya usaha bersama. Kualifikasi partisipasi yang baik adalah positif, kreatif, realistis, kritis-korektif-konstruktif. Partisipasi positif merupakan partisipasi yang mendukung kelancaran usaha bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Partisipasi kreatif adalah keterlibatan yang berdaya cipta, tidak hanya mengikuti begitu saja suatu kegiatan yang direncanakan pihak lain, tidak hanya melaksanakan instruksi atasan, melainkan memikirkan sesuatu yang baru. Partisipasi realistis berarti keikutsertaan dengan memperhitungkan kenyataan baik kenyataan dalam masyarakat maupun kenyataan mengenai kemampuan pelaksana kegiatan, waktu yang tersedia, kesempatan, dan keterampilan para pelaksana. Partisipasi kritis-korektif-konstruktif berarti keterlibatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu bentuk kegiatan, menunjukkan kekurangan atau kesalahan dan memberikan alternatif yang lebih baik. Agar partisipasi itu dapat dilakukan dan berguna, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, antara lain adalah sebagai berikut. kesediaan untuk ikut memikul beban dan akibat kegiatan atau usaha bersama yang berupa tenaga, harta, dan bea, serta kesediaan untuk menikmati hasil kegiatan bersama itu; kemauan dan kemampuan untuk ambil bagian dalam salah satu atau beberapa tahap dalam proses kegiatan tertentu, dalam satu atau beberapa aspek tertentu; kemauan dan kemampuan untuk memahami seluk beluk usaha bersama yang sedang atau akan dilakukan. Menerapkan Budaya Politik Partisipatif Budaya politik partisipan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan demokrasi yang sehat. Beberapa sikap dan perbuatan yang demokratis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Menghindari sikap angkuh, mau menang sendiri, mementingkan diri sendiri dan kelompok, keras kepala, ekstrem, dan meremehkan orang lain. Membina dan membiasakan sikap perilaku demokratis, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, dan tenggang rasa. Menurut S. Yudohusodo, untuk menerapkan budaya politik partisipatif ada empat hal yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Mengembangkan budaya mengajukan pendapat dan berargumentasi secara santun dalam semangat egalitarian. Mengembangkan budaya pengambilan putusan secara terbuka dan demokratis, serta mengembangkan sportivitas dalam berpolitik. Membiasakan proses rekrutmen kader secara transparan berdasarkan kualifikasi yang tolok ukurnya diketahui secara luas. Mengembangkan budaya keterbukaan. Warga negara dapat menampilkan budaya politiknya dalam wujud perilaku politik. Contoh perilaku politik warga negara yang merupakan perwujudan dari budaya politik partisipatif, antara lain adalah sebagai berikut. mengikuti pemilihan umum; mengikuti berbagai jajak pendapat; mengikuti rapat, musyawarah, dialog, debat publik dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah bersama; melaksanakan demokrasi secara damai, baik dalam bentuk penolakan maupun dukungan; memberi masukan, pendapatan, saran, dan kritik terhadap pemerintahan. Contoh Partisipasi Politik Dalam Pilpres 2009 Partisipasi politik selalu menjadi masalah setelah runtuhnya Orde Baru. Jika sebelumnya pada masa Orde Baru partisipasi politik masyarakat dimobilisasi oleh rezim penguasa, saat ini variabel partisipasi itu bisa dikatakan hanya tinggal kemauan masyarakat. Hal itu dapat kita lihat pada Pemilu 1999, saat semangat rakyat begitu tinggi sebagai salah satu bentuk selebrasi atas kemenangan rakyat dalam bergulirnya reformasi. Golput pada pemilu itu berjumlah hanya 10,40%. Namun, pada 2004 antusiasme masyarakat terhadap pemilu legislatif mengalami penurunan. Antusiasme masyarakat yang menurun tersebut pada gilirannya berdampak pada tingginya angka golput pada Pemilu 2004 ini. Dalam Pemilu 2004, angka golput menunjukkan hampir seperempat jumlah pemilih, yaitu 24,81%. Selama pemilu-pemilu di Indonesia, baru kali itu angka golput mengalami kenaikan 100% lebih. Pada pemilu-pemilu Orde Baru pun jumlah mereka yang golput paling tinggi hanya 9,61%, itu terjadi pada Pemilu 1982. Pada Pemilu Presiden 2004, dari sekitar 155 juta orang jumlah pemilih terdaftar, jumlah pemilih golput adalah 21,77% pada pemilu presiden putaran pertama dan 26,27% pada putaran kedua. Fenomena golput tersebut muncul juga dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada langsung. Menurut data Departemen Dalam Negeri, penduduk yang menggunakan hak pilih dalam pilkada berkisar 65–75%. Bahkan, pilkada di sejumlah daerah, angka golput begitu tinggi. Angka itu bisa kita lihat pada Pilkada Kota Surabaya yang angka golputnya mencapai 48,32%. Pada Pilkada DKI Jakarta angka golput mencapai 39,2%, dan pada Pilkada Jawa Timur angka golput mencapai 40%. Pilpres 2009 Meskipun secara umum pelaksanaan pemilu legislatif pileg tahun ini berlangsung kondusif, antusiasme masyarakat untuk hadir di tempat-tempat pemungutan suara dapat dikatakan merosot drastis jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sebagian masyarakat perkotaan memilih berlibur. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Pemilu 1999 dan 2004. Sebanyak 29,1% pemilih pada pemilu legislatif, 9 April 2009, diketahui tidak menggunakan hak pilih golput. Dari jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap, hanya orang yang menggunakan hak pilih. Dengan demikian terdapat pemilih yang tidak ikut mencontreng. Sementara itu, jumlah suara sah sebanyak dan suara tidak sah sebanyak Banyaknya warga yang tidak menggunakan hak mereka dilatarbelakangi oleh persoalan teknis dan ideologis. 1 ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, 2 ada pemilih yang kecewa dengan desain fomat Pemilu yang tidak menghargai hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi, 3 ada pemilih yang protes terhadap kondisi politik yang ada dalam bentuk golput. Memang sudah menjadi polemik bahwa meningkatnya golput dalam Pileg 2009 ini disebabkan juga oleh minimnya sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU. Lembaga ini kurang aktif dan intensif dalam melakukan sosialisasi sehingga warga masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang pemilu. Bagaimana dengan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilpres 2009? Berdasarkan survei beberapa lembaga tampaknya antusiasme publik untuk ikut memilih dalam pilpres sangat tinggi. Antusiasme publik ini diiringi juga oleh tingkat keyakinan yang cukup tinggi terhadap calon yang akan dipilihnya. Antusiasme publik yang tercermin dalam survei tersebut berkorelasi dengan tingginya kesadaran masyarakat soal pentingnya pilpres untuk menentukan pemimpin mereka. Syukurlah halangan administratif yang muncul terkait dengan persoalan daftar pemilih tetap DPT yang amburadul setidaknya dapat diminimalisasi dengan peraturan yang membolehkan pemilih yang tak terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor. Titik Krusial Partisipasi politik merupakan bentuk nyata dari konsep kedaulatan rakyat. Melalui partisipasi politik, rakyat ikut menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan dan menetapkan tujuan-tujuan dan masa depan masyarakat. Partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Di negara-negara demokratis, banyaknya partisipasi menunjukkan suatu yang baik karena dengan demikian banyak warga negara yang memahami dan mengerti tentang politik serta mereka ikut dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik relatif yang rendah menunjukkan bahwa warga negara banyak yang tidak mengerti tentang politik dan mereka tidak mau terlibat dalam politik. Di negara-negara maju yang mapan demokrasinya, partisipasi politik dalam pemilu tampaknya tidak menjadi persoalan. Relatif rendahnya partisipasi politik tersebut tidak berpengaruh bagi legitimasi dan demokrasi. Namun, tidak demikian halnya dengan partisipasi politik di negara-negara yang baru menerapkan demokrasi. Hal tersebut akan menjadi titik krusial bagi legitimasi pemerintahan terpilih. Salah satu titik krusial dalam partisipasi politik adalah pemberian suara dalam pemilu. Indonesia, sebagai salah satu negara baru dalam berdemokrasi, setelah selama 32 tahun di bawah pemerintahan otoriter, kecenderungan semakin menurunnya partisipasi politik dalam pemilu menjadi kekhawatiran banyak kalangan. Seperti ditunjukkan di atas, dari pemilu ke pemilu pada masa reformasi ini tingkat partisipasi politik dalam memberikan suara cenderung terus turun. Memang banyak faktor yang menjadi penyebab cenderung menurunnya partisipasi politik dalam pemilu tersebut, baik karena faktor politis maupun faktor administratif. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk memberikan kesadaran pada masyarakat perlunya meningkatkan partisipasi politik masyarakat di satu sisi, di sisi lain menjadi perhatian bersama bagi para elite politik tentang warning tersebut tingkat partisipasi yang rendah/golput. Rendahnya tingkat partisipasi bukan terletak pada masyarakat, tetapi bisa jadi didorong oleh faktor perilaku elite itu sendiri yang mengecewakan masyarakat. Dengan menjadi pemilih cerdas, mereka memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan bangsa dan negara. Dengan demikian, mereka bertanggung jawab bagi masa depan bangsa. Semoga. Lili Romli Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia dengan perubahan seperlunya Sumber Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Pentingnya dalam mencari partisipan khususnya masyarakat dan akuntabilitas dalam mengawasi pengawasan pelayanan publik dikarenakan seberapa pentingnya pelayanan publik yang dimana dalam pelayanan publik berkembang sangat luas dengan dilatar belakangi oleh usaha-usaha yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Perkembangan tersebut juga mempunyai tujuan yang tidak lain agar tercapainya suatu pengaplikasian dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Banyak tekanan-tekanan yang terjadi di setiap pemerintahan daerah yang mengubah persepsi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Mendegradasi suatu pelayanan publik yang tidak terlepas dari suatu politik yang mengalami perubahan sehingga berdampak dalam suatu kebijakan yang sudah dirancang oleh pemerintah. Mendukung sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan dapat dibantu dengan penerapan sistem E-SAKIP yang merupakan sistem elektronik dalam membantu dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah di Indonesia dan membantu berjalannya aktivitas pelayanan publik yang telah direncanakan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal dalam menjalankannya. Kedua aspek tersebut sangat berpengaruh dalam membantu dan melengkapi serta mengawasi pelayanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah dan lembaga publik sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat dibutuhkan yang merujuk atas keterlibatan serta kontribusi yang baik dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pelayanan publik, dengan itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengawasan pelayanan publik memberikan masukan dan mengevaluasi jalannya suatu pelayanan publik yang diberikan oleh kepemerintahan. Masyarakat juga dapat membantu kepemerintahan dalam menjalankan suatu pelayanan publik dengan melakukan kolaborasi kepada pemerintah untuk merencanakan serta mengevaluasi pelayanan publik. Partisipasi masyarakat untuk membantu pelayanan publik yang lebih efesien terhadap kebutuhan masyarakat juga perlu meningkatkan akuntabilitas pemerintah. akuntabilitas pemerintah disini mengacu pada kewajiban lembaga publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan dan hasil yang sudah disusun pemerintah untuk pelayanan publik yang sudah disediakan. Pentingnya meningkatkan akuntabilitas dapat berpengaruh besar dalam menjalankan pelayanan publik bagi masyarakat, dikarenakan banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelayanan publik dan hal tersebut dapat memperkuat jalannya suatu perencanaan yang telah dibuat. Konteks yang ada dalam pengawasan pelayanan publik, akuntabilitas mencakup transparansi, dimana pemerintah harus menjaga transparansi dalam penyediaan informasi yang terkait serta anggaran, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Tujuannya memungkinkan masyarakat dalam memahami serta mengevaluasi kinerja pelayanan publik yang telah disediakan. Pemerintah juga harus siap bertanggung jawab dalam tindakan dan keputusan yang mereka ambil dalam penyediaan pelayanan publik. Peran pemerintah disini sangat penting dalam menjalankan suatu kebijakan pelayanan publik yang telah dari beberapa kasus tindakan korupsi yang terjadi dalam penyimpangan publik, seperti contohnya kasus pungutan liar yang sering dijumpai di sektor perizinan yang meminta imbalan, dimana kasus tersebut banyak di resahkan oleh masyarakat karena hal tersebut perlu di perhatikan dan di awasi lebih oleh pemerintahan. Kasus pungutan liar ini sangat berpengaruh dalam pelayanan publik yang ada. Kerjasama antar lembaga pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar permasalahan kasus tersebut cepat terselesaikan dan mendapatkan layanan publik yang berjalan sangat baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Inovasi E-SAKIP juga dapat membantu mencegahan pungutan liar yang marak terjadi khususnya di instansi pelayanan publik dengan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Menurut berita CNN Indonesia yang dimana penanganan kasus tersebut sudah dijalankan di pemerintahan kabupaten Jawa tengah khususnya oleh gubernurnya sendiri Pak Ganjar Pranowo dan Ketua KPK dalam mengutus kasus pungutan liar yang ada di kabupaten Jawa tengah sebagai aksi penyimpangan administrasi di pelayanan publik. Pak Ganjar Pranowo dalam hal ini menegaskan kepada pihak ombudsman dalam melakukan operasi tangkap tangan kepada pejabat atau pelayanan publik yang memberikan pelayanan publik yang memberi pelayanan buruk. Menjalankan dalam mengawasi kasus tersebut dapat membuahkan pelayanan publik yang baik dan maksimal terhadap masyarakat. Pengangkatan berita diatas menjadi salah satu contoh betapa pentingnya peran pemerintah dalam membasmi penyimpangan penyimpangan yang terjadi pada pelayanan publik, tidak hanya pemerintah partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut agar mendapatkan suatu perencanaan pelayanan publik yang baik dan efektif serta efisien. Sumber berita Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang kritis dan aktif. Hal ini merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik partisipan. Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik, bukan sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan politik, tetapi terlibat juga dalam implementasinya yaitu ikut mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut. Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. c. Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang. d. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat. e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. 2. Konsep Partisipasi Politik Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukanya tradisi pendekatan behavioral perilaku dan Post Behavioral pasca tingkah laku. Kajian-kajian partisipasi politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan. Dalam ilmu politik sebenarnya apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi politik ? siapa saja yang terlibat ? apa implikasinya ? bagaimana bentuk praktik-praktiknya partisipasi politik ? apakah ada tingkatan-tingkatan dalam partisipasi politik ? beberapa pertanyaan ini merupakan hal-hal mendasar yang harus dijawab untuk mendapat kejelasan tentang konsep partisipasi politik. Hal pertama yang harus dijawab berkenaan dengan kejelasan konsep partisipasi politik. Beberapa sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik, merumuskan beberapa konsep partisipasi politik, yang disampaikan dalam tabel berikut SarjanaKonsepIndikatorKevin R. HardwickPartisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah  Terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat BudiardjoPartisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah public policy. Berupa kegiatan individu atau kelompok  Bertujuan ikut aktif dalam ke-hidupan politik, memilih pim-pinan publik atau mempenga-ruhi kebijakan SurbaktiPartisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik  Dilakukan oleh warga negara biasaMichael Rush dan Philip AlthoftPartisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik  Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasiHuntington dan NelsonPartisipasi politik … kegiatan warga negara preman private citizen yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan  Memiliki tujuan mempengaruh kebijakan publik  Dilakukan oleh warga negara preman biasaHerbert McCloskyPartisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan Berupa kegiatan-kegiatan sukarela  Dilakukan oleh warga negara  Warga negara terlibat dalam proses-proses politik Berdasarkan beberapa defenisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa sarjana ilmu politik tersebut, secara substansial menyatakan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh non-warga negara biasa. Bentuk-Bentuk Sikap Politik Partisipan Dalam kenyataannya ada berbagai bentuk sikap warga negara dalam politik partisipan. Bentuk sikap negara ini yang nantinya akan mempengaruhi sejauh mana warga negara tersebut terlibat dalam politik partisipan. Bentuk-bentuk sikap tersebut, yaitu Sikap apatis masa bodoh, sikap yang tidak peduli dan tidak mempunyai minat terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk terhadap situasi dan gejala politik. Warga negara yang bersikap seperti ini biasanya menganggap peran serta terhadap poltik tidak akan mempengaruhi apapun dalam sinisme merupakan sikap angkuh yang dimiki warga negara. Sifat ini biasanya dimiliki warga negara yang menganggap kebijakan politik negaranya sudah buruk dan tidak akan mungkin berubah apapun sesuai katanya alien, adalah makhluk asing. Sikap alienasi berarti menggap politik itu sesuatu yang asing. Pemerintah dan segala kebijakan poltiknya adalah sesuatu yang berada di luar dirinya dan tidak berlaku untuk anomali hmapir sama dengan alienasi, warga negara yang merasa dirinya terpisah dengan budaya poltik yang ada. Sikap ini umumnya terlahir dari kebingungan terhadap sistem politik yang berlangsung di negaranya. Peran Budaya Politik Partisipan di Masyarakat Indonesia Budaya politik partisipan merupakan salah satu jenis budaya poltik yang ada pada sistem negara demokrasi. Peran serta warga negara dalam budaya politik partisipan dapat diwujudkan dalam tindakan-tindakan sebagai berikut Mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang diatur dalam undang-undang atau undang-undang dasar negara negara memiliki sikap toleransi dan saling menghargai di manapun dan dalam kegiatan apapun. Terutama sikap menghargai dan toleransi terhadap pendapat orang negara mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan / kelompoknya, sehingga setiap saat mementingkan hasil musyawarah dalam kepentingan aspirasinya sebagai bagian dari hak demokrasi sesuai aturan yang berlaku yang tercantum dalam negara mampu ikut serta aktif dalam kegiatan di lingkungan di mana dia tinggal dan negara mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan poltik negaranya, contohnya minimal ikut serta memilih dalam kegiatan pemilihan umum. Kegiatan-Kegiatan Peran Serta Budaya Politik Dalam Partisipan Setelah mengetahui definisi politik partispsi, ciri-ciri dan bentuk peran serta budaya poltik partisipan, hendaknya warga negara dapat megetahui juga contoh kegiatan apa saja yang termasuk kategori politik partisipan. Beberapa contoh kegiatan politik partisipan, yaitu Kegiatan Partai Politik, fungsi partai politik merupakan wadah setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Kegiatan partai politik biasanya merupakan kegiatan penyampaian gagasan, penentuan kebijakan umum, penentuan wakil-wakil yang akan duduk di lembaga pemerintahan, dan kegiatan masyarakat yang menunjukkan tujuan dan cita-cita warga negara dapat berupa kegiatan aktif, dengan menjadi anggota partai politik atau kegiatan pasif, dengan menjadi partisipan partai politik yang mendukung semua Umum, sebagai warga negara yang baik, seharusnya harus ikut serta dalam kegiatan pemilu dengan memberikan hak suaranya. Karena sesuai fungsi pemilu setiap suara yang masuk akan menentukan kebijakan politik / nasib bangsa beberapa tahun ke Politik, diskusi poltik dapat dilakukan secara terbuka dan umum ataus secara tertutup di televisi. Hal ini merupakan pendewasaan poltik warga negara dengan cara pendidikan politik. Biasanya dalam diskusi akan diberikan pro kontra suatu kebijakan politik disertai dengan alasan-alasannya sehingga bisa lebih mudah demonstrasi merupakan kegiatan politik partisipan yang berupa aksi unjuk rasa sekelompok orang yang tdaik menyetujui suatu kebijakan pemerintah. Demikian bahasan artikel tentang peran serta budaya politik partisipan. Semoga membantu dalam memahami budaya politik dan pelajaran di sekolah dengan tema yang sama. Terima kasih. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Peran gen Z dalam Mewujudkan Society Berbasis Masyarakat MadaniGenerasi Gen Z adalah merupakan generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan tahun data sensus Penduduk Indonesia 2020 menunjukkan komposisi penduduk Indonesia yang sebagian besar berasal dari Generasi Z/Gen Z 27,94%.Hal tersebut mengartikan bahwa keberadaan Gen Z memainkan peran penting dalam masyarakat saat ini termasuk dalam konsep "Society dan "Masyarakat Madani". Peran aktif generasi muda dalam masyarakat madani penting dalam membangun masa depan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil. Dengan keterlibatan mereka, energi, ide-ide kreatif , dan semangat untuk menciptakan perubahan. Generasi muda dapat menjadi kekuatan positif yang mendorong kemajuan sosial dan membangun masyarakat madani yang kuat. Sebelum lanjut pada topik pembahasan kita terlebih dahulu harus mengenal arti dari society dan masyarakat madani. Society Masyarakat adalah prinsip teknologi yang menitikberatkan pada teknologi super smart yang dapat diterapkan oleh ini berpusat pada kolaborasi antara teknologi dan masyarakat ,hal ini dapat membantu manusia dalam memenuhi perkembangan dan kebutuhan pokok pada manusia. Dalam society manusia juga harus mampu beradaptasi dalam perkembangan dan dapat meminimalisir teknologi super smart tersebut. Masyarakat Madani merupakan masyarakat yang dapat menghargai dan menerima perbedaan yang ada dilingkungan sekitarnya yang meliputi ras ,suku ,golongan,agama, budaya,warna kulit,kepercayaan dan lain ini juga mengutamakan kebersaman dalam bermusyawarah dan menerima pendapat antarsesama masyarakat sekitar serta juga berusaha menghindari konflik agar terwujudnya lingkungan yang aman ,nyaman dan damai. Society pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan jepang pada tahun 2016 dalam pertemuan G20 di tersebut menyusun Society sebagai visi strategis untuk masa depan negara mereka,namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk kita terapkan di Negara kita Indonesia.Oleh karena itu Generasi Z dapat memainkan peran kunci dalam mewujudkan Society berbasis masyarakat madani di Indonesia . Berikut adalah beberapa peran Generasi Z dalam mewujudkan Society berbasis masyarakat madani 1. Generasi yang Produktif Generasi Z memiliki akses luas ke teknologi dan media sosial yang memungkinkan mereka untuk terhubung dan berkomunikasi dengan cepat. Mereka dapat menggunakan platform ini untuk menyebarkan kesadaran, menggalang dukungan, dan mengorganisir gerakan sosial yang dapat membantu mewujudkan nilai-nilai masyarakat madani dalam Society dan Saling Terkait Generasi Z terbiasa dengan kolaborasi dan koneksi global melalui teknologi. Mereka dapat menggunakan jaringan ini untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan berkolaborasi dalam masalah sosial yang kompleks dengan Generasi Z lainnya di seluruh dunia. Mereka juga dapat menggunakan keahlian teknologinya untuk mengembangkan platform dan alat yang memfasilitasi kolaborasi dan partisipasi aktif dalam masyarakat3. Peningkatan Kesadaran Sosial Generasi Z sering dikenal dengan kesadaran sosialnya yang tinggi dan minat yang mendalam terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, kesetaraan, dan keadilan sosial. Mereka dapat membantu meningkatkan kesadaran publik tentang masalah sosial dan mendorong tindakan kolektif melalui kampanye sosial, aktivisme online, dan partisipasi dalam gerakan Pemaanfaatan Digital Generasi Z dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat sipil di Society dengan meningkatkan pendidikan dan literasi digital. Mereka dapat membantu membekali generasi yang lebih tua dengan keterampilan digital, mengurangi kesenjangan digital, dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses dan informasi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif dalam Society 5. Keikutsertaan dan dalam Kegiatan Sosial Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan masyarakat. Anda dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial, kampanye lingkungan, program kemanusiaan, dan inisiatif lokal lainnya. Melalui partisipasi langsung, kaum muda dapat mengangkat suara mereka, menyajikan sudut pandang baru dan mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi Kreatif dan Berjiwa Kepemimpinan Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin masa depan. Mereka dapat mengambil peran utama dalam masyarakat sipil dengan mendorong pembangunan yang berfokus pada perubahan sosial yang positif. Selain itu, kaum muda seringkali memiliki ide dan kreativitas inovatif yang dapat digunakan untuk menciptakan solusi baru terhadap tantangan sosial yang kompleks Dengan demikian, generasi muda memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan Society yang berbasis masyarakat madani Melalui pemahaman teknologi, inovasi, partisipasi aktif, kesadaran sosial, dan generasi muda yang dapat membantu membangun masyarakat yang berkelanjutan, inklusif serta manusia kreatif dan inovatif di era Society Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, . karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat yang kritis dan aktif. Hal tersebut merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik partisipan. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Partisipasi politik juga merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Makin modern suatu negara, maka makin tinggi pula tingkat partisipasi politik warga negara. Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik bukan sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan politik. Keterlibatan rakyat tersebut juga dalam penerapannya, seperti ikut mengawasi dan mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut. Bagi pemerintah, partisipasi politik warga negara berfungsi untuk mendukung program- program pemerintah. Artinya peran masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pembangunan. Wujud dukungan dapat berupa masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. 1. Sebab-Sebab Timbulnya Partisipasi Politik Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang. d. Konfl ik antarkelompok pemimpin politik. Jika timbul konfl ik antarelite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat. e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. 2. Konsep Partisipasi Politik Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukanya tradisi pendekatan behavioral perilaku dan pendekatan post behavioral pasca tingkah laku. Kajian-kajian partisipasi politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan. Dalam ilmu politik, terdapat beberapa pertanyaan yang jawabannya merupakan hal mendasar untuk mendapat kejelasan tentang konsep partisipasi politik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu a. Apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi politik? b. Siapa saja yang terlibat? c. Apa implikasinya? d. Bagaimana bentuk praktik-praktik partisipasi politik? e. Apa ada tingkatan-tingkatan dalam partisipasi politik? Hal pertama yang harus dijawab berkenaan dengan kejelasan konsep partisipasi politik. Beberapa sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik, merumuskan beberapa konsep partisipasi politik. Konsep-konsep tersebut seperti yang tercantum pada tabel berikut ini. Sarjana Konsep Indikator Kevin R. Hardwick Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan- kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. - Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah - Terdapat usaha warga negara untuk memengaruhi pejabat publik. Mirriam Budiardjo Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah public policy. - Berupa kegiatan individu atau kelompok - Bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau memengaruhi kebijakan publik. Ramlan Surbakti Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau memengaruhi hidupnya. - Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik - Dilakukan oleh warga negara biasa Michael Rush dan Philip Althoft Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. - Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik - Memiliki tingkatan- tingkatan partisipasi Huntington dan Nelson Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara preman private citizen yang bertujuan memengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah - Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan - Memiliki tujuan memengaruhi kebijakan publik - Dilakukan oleh warga negara preman biasa Sarjana Konsep Indikator Herbert McClosky Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. - Berupa kegiatan- kegiatan sukarela - Dilakukan oleh warga negara - Warga negara terlibat dalam proses-proses politik Sumber www. Berdasarkan beberapa defi nisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa sarjana ilmu politik tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh nonwarga negara biasa. Huntington dan Nelson memberi batasan terhadap pengertian konsep partisipasi politik, yaitu a. cakupan kegiatan-kegiatan bukan sikap, b. warga negara biasa preman bukan pejabat, c. kegiatan hanya untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, d. cakupan kegiatan yang memengaruhi pemerintah baik efektif maupun yang tidak, e. kegiatan partisipasi dilakukan langsung ataupun tidak. 3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan dan melalui berbagai wahana. Namun bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional, sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel Almond. Bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk konvensional dan bentuk nonkonvensional. a. Bentuk konvensional Bentuk konvensional antara lain 1 dengan pemberian suara voting, 2 dengan diskusi kelompok, 3 dengan kegiatan kampanye, 4 dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, 5 dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif, 6 dengan pengajuan petisi. b. Bentuk nonkonvensional Bentuk nonkonvensional antara lain 1 dengan berdemonstrasi, 2 dengan konfrontasi, 3 dengan pemogokan, 4 tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran, 5 tindak kekerasan politik manusia penculikan/pembunuhan, 6 dengan perang gerilya/revolusi. Sedangkan Ramlan Surbakti menyatakan bahwa partisipasi politik warga negara dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. a. Partisipasi aktif Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama. Bentuk partisipasi aktif antara lain mengajukan usulan tentang suatu kebijakan, mengajukan saran dan kritik tentang suatu kebijakan tertentu, dan ikut partai politik. b. Partisipasi pasif Partisipasi pasif yaitu kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan. Bentuk partisipasi pasif antara lain menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Menurut Huntington dan Nelson, bentuk kegiatan utama dalam partisipasi politik dibagi menjadi lima bentuk, yaitu a. kegiatan pemilihan, b. lobi, c. kegiatan organisasi, d. mencari koneksi, e. tindakan kekerasan. Dengan demikian, berbagai partisipasi politik warga negara dapat dilihat dari berbagai kegiatan warga, yaitu a. Terbentuknya organisasi-organisasi maupun organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari kegiatan sosial dan penyalur aspirasi rakyat. b. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat LSM sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijakan pemerintah. c. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif. d. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah. Aktivitas politik merupakan salah satu indikator terjaminnya kehidupan yang demokratis. Jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersalurkan melalui kegiatan politik. Hanya saja, kegiatan politik yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Budaya politik yang dilakukan bangsa Indonesia harus dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila. 4. Gerakan Menuju Partisipasi Politik Partisipasi warga negara dalam suatu negara akan berjalan seiring dengan tingkat kesadaran politik warga negara. Makin tinggi tingkat kesadaran politik dalam suatu negara akan mendorong partisipasi warga negara dalam kegiatan politik. Kesadaran politik yang mendorong gerakan ke arah partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal. Menurut Myron Weinr, ada beberapa hal yang dapat memperluas arah partisipasi politik dalam proses politik, yaitu a. Modernisasi Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya industrialisasi, memacu perbaikan dalam segala aspek kehidupan termasuk perbaikan pendidikan. Peran media massa sebagai sarana komunikasi masyarakat menunjang ke arah kemajuan. Dengan kondisi semacam ini, ada sebagian warga negara yang merasakan terjadinya perubahan nasib. Kondisi demikian mendorong mereka menuntut untuk berperan dalam kegiatan politik. Hal inilah yang akan memperluas gerakan ke arah partisipasi politik. b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial Salah satu akibat modernisasi adalah munculnya perubahan kelas sosial, seperti kelas pekerja baru dan kelas pekerja menengah. Selain itu, stratifi kasi sosial dalam masyarakatpun akan makin terlihat jelas. Dengan demikian, bagi yang berkepentingan akan menuntut partisipasi politik untuk berusaha memengaruhi pembuatan kebijakan politik. c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern Lahirnya kaum intelektual seperti sarjana, kritikus, pengarang, dan lain-lain sangat berpengaruh terhadap penentuan kebijakan politik suatu negara. Melalui pendapat, ide, saran maupun kritikan, mereka dapat akan memengaruhi pola pikir masyarakat dan membangkitkan tuntutan akan partisipasi politik. Situasi yang demikian dapat memengaruhi pembuatan kebijakan politik pemerintah. Selain itu, makin berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi modern, makin memperlancar penyebaran ide-ide baru. d. Konfl ik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik Dalam rangka mendapat dukungan dari masyarakat guna merebut kekuasaan dalam bidang pemerintahan, para pemimpin kelompok-kelompok politik menggunakan berbagai macam cara. Berbagai macam cara tersebut, seperti menumbuhkan ide-ide baru, beropini, bahkan dengan cara kekerasan, apabila saling berbenturan sehingga menimbulkan konfl ik. Adanya konfl ik tersebut, mendorong sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Nilai-Nilai Pancasila Aktivitas politik merupakan salah satu indikator terjaminnya kehidupan yang demokratis. Jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersalurkan melalui kegiatan politik. Hanya saja, kegiatan politik yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Budaya politik yang dilakukan bangsa Indonesia harus dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila. e. Keterlibatan pemerintah dalam berbagai urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan Keterlibatan pemerintah yang makin meluas dalam berbagai aspek kehidupan, menyebabkan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan rakyat untuk ikut berperan dalam menentukan kehidupannya. Meluasnya kegiatan pemerintah dalam menentukan kehidupan warga negara mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam penentuan kebijakan pemerintah. Setiap warga negara tidaklah sama partisipasinya dalam politik. Ada warga negara yang aktif, ada warga negara yang tidak aktif, ada warga negara yang enggan, atau bahkan sama sekali tidak mau berurusan dengan masalah politik antipolitik. Keengganan tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya adanya politik kotor sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat, kurangnya pendidikan politik, dan lain-lain. Ada tingkatan-tingkatan partisipasi politik masyarakat yang menunjukkan kualitas dan kuantitas kegiatan masyarakat dalam kegiatan politik. Adapun tingkatan-tingkatan partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoff antara lain a. menduduki jabatan politik atau administrasi, b. mencari jabatan politik atau administrasi, c. keanggotaan aktif dalam suatu organisasi politik, d. keanggotaan pasif dalam suatu organisasi politik, e. keanggotaan aktif dalam suatu organisasi semu politik, f. keanggotaan semu dalam suatu organisasi semu politik, g. partisipasi dalam rapat umum demonstrasi, h. partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam bidang politik, i. voting pemberian suara. 5. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Politik Partisipasi politik masyarakat atau warga negara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor,. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan faktor-faktor tersebut, di antaranya a. Keimer Menurut Keimer, ada beberapa hal yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu 1 modernisasi, 2 terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial, 3 meluasnya partisipasi masyarakat, 4 konfl ik-konfl ik di antara pemimpin-pemimpin politik, 5 keterlibatan pemerintah yang makin luas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. b. Ramlan Surbakti Menurut Ramlan Surbakti, terdapat 2 faktor yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu kesamaan politik seseorang dan kepercayaan politik terhadap pemerintah. c. Milbart Menurut Milbart, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik yaitu 1 penerimaan perangsang politik, 2 karakteristik sosial seseorang, 3 sifat dan sistem partai tempat seseorang individu itu tetap hidup, 4 perbedaan regional. d. Arbi Sanit Terdapat 5 faktor menurut Arbi Sanit yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu 1 kebebasan berkompetisi di segala bidang, 2 kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka, 3 keleluasaan untuk mengorganisasi diri sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur, 4 penyebaran sumber daya politik di kalangan masyarakat yang berupa kekuasaan dalam masyarakat, 5 adanya distribusi kekuasaan di kalangan masyarakat sehingga terjadi keseimbangan. Mesin politik formal berupa lembaga yang resmi mengatur pemerintahan yaitu yang tergabung dalam trias politika legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sumber Info Khusus 6. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Terdapat perbedaan konsep partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan. Salah satu sebab perbedaan adalah adanya perbedaan dalam sistem politik negara. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan model pembangunan yang ditetapkan. Huntington dalam hal ini mengemukakan empat model pembangunan, yaitu a. Model pembangunan liberal borjuis Dalam model ini, terdapat asumsi bahwa sebab-sebab ketimpangan sosial ekonomi, kekerasan politik, dan ketidakadilan politik yang demokratis terletak pada keterbukaan kalangan ekonomi yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya modernisasi dan pembangunan di bidang sosial ekonomi secara cepat. Dalam model ini partisipasi diupayakan secara cepat. b. Model pembangunan otokrasi Model pembangunan otokrasi yaitu model pembangunan yang berusaha memusatkan kekuasaan di tingkatan pertumbuhan ekonomi yang menggairahkan pemerataan ekonomi masyarakat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat bawah. Pada masa Orde Baru di Indonesia memakai model ini. Struktur masyarakat menengah dikucilkan dari kekuasan politik untuk menciptakan stabilitas politik. c. Model teknokrasi Model teknokrasi didasarkan pada asumsi bahwa partisipasi harus ditekan agar rendah sehingga memungkinkan upaya untuk memajukan pembangunan. Model ini ditandai partisipasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. d. Model populasi Model populasi mengakibatkan konfl ik sosial dan terbentuknya kutub-kutub polarisasi dalam masyarakat. Model populasi ditandai partisipasi politik yang tinggi, perluasan kebijaksanaan dan kesejahteraan sosial, peningkatan pengusiran sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang lamban. Selanjutnya Huntington juga membagi tahapan pembangunan sosial ekonomi dengan partisipasi masyarakat menjadi 5, yaitu a. tingkat partisipasi masyarakat cenderung berlainan atas dasar status ekonomi, b. pembangunan ekonomi dan sosial tidak langsung telah meningkatkan ketegangan dan tekanan antarkelompok, c. berkembangnya perekonomian yang makin kompleks menyebabkan banyaknya organisasi dan perkumpulan sehingga melibatkan banyak orang dalam kelompok-kelompok itu, d. pembangunan ekonomi di samping sebagian memerlukan perluasaan-perluasaan yang penting dan fungsi-fungsi pemerintah juga menghasilkan, e. Modernisasi ekonomi biasanya berlangsung bentuk pembangunan nasional. Dari sejarah politik Indonesia, krisis partisipasi pada prinsipnya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu a. Adanya logika formal yang menyatakan bahwa infrastruktur politik dibentuk tanpa melibatkan keikutsertaan rakyat sehingga setiap kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik sedikit banyak dirasakan sebagai kurang adanya ikatan batin dengan sebagian rakyat. b. Setiap keputusan suprastruktur politik harus mengikat dan dipaksakan. c. Ketidakacuhan apatis yang tumbuh dan seringkali disusul dengan manifestasi ekstern berupa separatisme dan demokrasi. d. Adanya volume tuntutan yang tidak mendapatkan wadah yang cukup dalam suprastruktur politik, sehingga banyak persoalan pembagian yang tujuannya hendak mengembangkan masyarakat menjadi terganggu. Kehidupan politik di suatu negara sangat bergantung pada perilaku warga masyarakatnya dalam sistem politik. Perilaku masyarakat dalam kehidupan poltik itulah yang sering disebut dengan budaya politik. Dalam mengembangkan budaya politik, diperlukan sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik diharapkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negaranya. Setelah mempelajari materi tentang Budaya Politik, coba Anda renungkan dan pahami kembali makna dari penerapan budaya politik. Budaya politik seperti apa yang mampu menciptakan stabilitas dalam kehidupan masyarakat, mendukung keutuhan bangsa dan negara, serta mampu membawa bangsa Indonesia mencapai kejayaan? Refleksi Coba indentifi kasikan kegiatan politik yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda! Identifi kasikan pula peran serta masyarakat dalam kegiatan tersebut! Budaya politik merupakan fenomena dalam masyarakat, yang memiliki pengaruh dalam struktuk politik dan sistem politik. Konsep budaya politik berpusat pada imajinasi pikiran dan perasaan yang membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik. Budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti situasi, kondisi, dan pendidikan masyarakat. Latar belakang tersebut tentunya terjadi di sekitar pelaku politik. Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Almond dan Verba mengemukakan bahwa dalam pandangan objek politik terdapat tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen orientasi afektif, dan komponen orientasi evaluatif. Objek-objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan, proses masukan, diri sendiri. Secara umum, terdapat tiga macam budaya politik yang berkembang dalam masyarakat di Indonesia yaitu budaya politik tradisional, budaya politik Islam, dan budaya politik modern. Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun. Sosialisasi politik merupakan proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dalam masyarakat di tempatnya berada. Menurut Easton dan Hess, anak-anak mempunyai gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal. Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan. Sosialisasi politik berperan mengembangkan serta memperkuat sikap politik di kalangan warga masyarakat yang sadar politik, yaitu sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama. Peranan sosialisasi politik melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga- lembaga tertentu yang ada dalam masyarakat. Fungsi sosialisasi politik antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Rush dan Althoff mengemukakan tiga cara untuk melakukan sosialisasi politik, yaitu imitasi, instruksi, dan motivasi. Sarana alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara lain keluarga, sekolah, kelompok pertemanan, media massa, pemerintah, dan partai politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah. Setiap partisipasi politik yang dilakukan diwujudkan dalam kegiatan- kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. I. Berilah tanda silang x pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat! 1. Tokoh yang mengemukakan budaya politik sebagai distribusi pola-pola orientasi khusus adalah …. a. Almond dan Verba b. Huntington c. Nelson d. Kartaprawira e. Syamsudin Haris 2. Komponen yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan kepercayaan politik peranan dan segala kewajiban merupakan komponen …. a. komponen orientasi afektif b. komponen kognitif c. komponen evaluasi d. komponen objek e. komponen etika 3. Berikut ini yang merupakan komponen orientasi evaluatif adalah …. a. sistem kepercayaan b. etika c. norma d. ide e. agama 4. Faktor yang sangat memengaruhi budaya politik adalah .... a. sistem politik b. sistem pemerintahan c. struktur politik d. partai politik e. masyarakat 5. Dapat memahami hubungan antara kebudayaan politik, maksud-maksud individu melakukan kegiatan-kegiatan dalam sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti. Pernyataan di atas merupakan ... budaya politik. a. pengertian b. tujuan c. manfaat d. fungsi e. tipe-tipe 6. Proses

peran serta masyarakat dalam budaya politik partisipan diwujudkan melalui